Bongkar Penyimpangan Anggaran Honor Fiktif
KALIANDA – Memasuki tahun 2011 mendatang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda harus bekerja ekstra untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.
Selain pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas pada tahun 2010 ini, korps Adhyaksa itu pada akhir tahun ini menerima laporan mengenai dugaan korupsi di tubuh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Lamsel dari DPP Persaudaraan Lintas Umat (PALU) Lampung.
Laporan itu terkait adanya penyimpangan anggaran berupa pembayaran gaji tenaga honorer yang diduga fiktif. Dugaan itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,2 miliar.
Laporan itu disampaikan langsung Ketua DPP PALU Lampung Zulkarnain ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda pada Rabu (29/12). Laporan itu diterima oleh staff Kejari Kalianda Rini Lestari Ningsih, S.H.
Menurut Zulkarnain, temuan itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya belum lama ini. Selain DP2KAD Lamsel, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam penyimpangan anggaran (deviate of budget prejudice) itu antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamsel dan Bendahara Rutin Pemkab Lamsel yang bertanggung jawab atas pencairan dana pembayaran gaji tenaga honor daerah yang telah lama diangkat SK nya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Mengenai dugaan ini, kami cukup lama melakukan investigasi. Dan hasilnya ternyata memang ada penyimpangan anggaran dalam pencairan gaji honor yang telah diangkat menjadi PNS tersebut,” kata Zulkaenain kepada Radar Lamsel dalam siaran persnya di halaman Gedung DPRD Lamsel, kemarin.
Ia yang didampingi Ketua Forum Study dan Advokasi Mahasiswa (FUSVOM) Lamsel Erwin, S.H juga mengungkapkan, penyimpangan anggran itu menyebabkan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Jumlah ini didapat dari para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 80-an orang. Belum lagi ditambah dengan pegawai honorer yang fiktif.
Dalam satu bulan, sambungnya, para pegawai honorer yang telah diangkat itu masih dianggarkan gaji honorernya. Namun para honorer yang telah diangkat tersebut tidak menerima gaji yang telah dianggarkan. Besaran gaji yang dianggarkan untuk satu honorer mencapai Rp 450 ribu perbulan dikalikan dengan jumlah temuan pegawai yang diangkat namun masih dianggarkan yang mencapai 80an orang.
“Jumlahnya tinggal dikalikan saja. Belum lagi ditambah dengan pegawai yang fiktif. Penganggaran gaji honorer ini berlangsung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Kira-kira mencapai Rp 1,2 miliar,” kata Zul Palu sapaan akrab Zulkarnain.
Dia mencontohkan pegawai honorer di Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda. Di Badan yang kini menjadi RSUD Kalianda ada 16 orang honorer yang telah diangkat menjadi PNS namun anggaran gajinya masih dianggarkan. Dari 16 orang tersebut empat diantaranya diduga fiktif karena tidak lagi bekerja sebagai pegawai honorer.
“Bahkan ada pegawai honor RSUD yang sebelumnya menjadi honor kini telah bekerja diapotik masih dianggarkan mengenai gajinya setiap bulan. Saya juga melampirkan surat keterangan pernyataan dari pegawai tersebut dalam laporan yang disampaikan ke Kejaksaan,” bebernya.
Dibeberkannya lagi, para pejabat yang harus bertanggung jawab dalam dugaan korupsi yang merugikan negara itu antara lain, mantan Sekretaris Daerah (Sekdakab) Lamsel RM, mantan Kepala DP2KAD Lamsel TM, mantan Kepala BKD Lamsel TR, mantan Kasi Pengelolaan Honor Daerah BKD Lamsel SU, Bendahara Rutin AW, dan Bendahara Bagi Pemkab Lamsel YT. “Mengenai dugaan ini ada upaya merugikan uang negara secara berjamaah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda (Kajari) Nurjanah, S.H.,M.H mengakui telah menerima laporan tersebut dari DPP PALU Lampung. Ia juga mengaku telah mendisposisi laporan tersebut kepada Kasi Intelejen Kajari untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Baru saja saya disposisi ke Intel untuk ditindaklanjuti,” kata Kajari.
Meski demikian, ia enggan membeberkan tiga PR Kajari Kalianda dalam penanganan kasus korupsi di Lamsel. Ketiga kasus tersebut antara lain dugaan korupsi ditubuh Disdukcapil belum ada tersangka, pemotongan dana bantuan Bank Dunia dalam Program PAUD pada tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lamsel belum ada tersangka dan dugaan korupsi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di SMKN Sragi yang juga belum ada tersangka. “Kalau mengenai ini nanti saja ya. Tanyakan langsung kepada Kasi Pidsusnya. Paling tidak awal tahun bisa ditanyakan kembali,” pungkasnya.
Elemen Sorot Kinerja Kejari Kalianda
Kinerja Kejaksaan Negeri Kalianda mendapatkan sorotan dari elemen mahasiswa. Sorotan itu datang dari Forum Study dan Advokasi Mahasiswa (FUSVOM) Lampung Selatan. Fosvom menilai kinerja Kejari Kalianda perlu dievaluasi. Hal ini dikarenanya kasus-kasus yang ditangani sepanjang tahun 2010 tidak dapat dituntaskan.
“Saya mempertanyakan kinerja Kejaksaan yang tidak dapat membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Lamsel. Kok kayaknya melempem benar,” sergah Koordinator Divisi Investigasi FUSVOM Lamsel Rully Hadi Putra melalui Radar Lamsel sore kemarin.
Menurutnya, kasus-kasus korupsi yang dilaporkan elemen ke Kejari Kalianda seluruhnya sudah jelas. Baik mengenai dugaan korupsi ditubuh Disdukcapil yang belum tersangka, pemotongan dana bantuan Bank Dunia dalam Program PAUD pada tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lamsel belum ada tersangka dan dugaan korupsi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di SMKN Sragi yang juga belum ada tersangkanya. Belum lagi ditambah dengan laporan DPP PALU Lampung mengenai penyimpangan anggaran di tubuh DP2KAD Lamsel.
“Kalau seperti ini apa saja yang dikerjakan Kejaksaan selama tahun 2010 ini. Kabar pelimpahan kasus ke Pengadilan Negeri Kalianda juga tidak terdengar,” sesalnya.
Karenanya, ia mendesak Kejaksaan lebih serius lagi dalam menjalankan tugas khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Lamsel. Ia bahkan menantang Kejari untuk menunjukan kredibelitas dan eksistensinya sebagai salah satu korps yang menjadi penegak keadilan di Negara ini. “Tahun depan kasus-kasus ini harus segera dilimpahkan ke PN jangan dilarut-larutkan,” tegasnya.
Ditegaskannya, publik, elemen khususnya FUSVOM Lamsel akan mengkawal dan menyoroti terus kinerja Kejari Kalianda. “Karenanya kami harap kasus-kasus tersebut segera dituntaskan dan dilimpahkan,” pungkasnya.
KALIANDA – Memasuki tahun 2011 mendatang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda harus bekerja ekstra untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.
Selain pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas pada tahun 2010 ini, korps Adhyaksa itu pada akhir tahun ini menerima laporan mengenai dugaan korupsi di tubuh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Lamsel dari DPP Persaudaraan Lintas Umat (PALU) Lampung.
Laporan itu terkait adanya penyimpangan anggaran berupa pembayaran gaji tenaga honorer yang diduga fiktif. Dugaan itu mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,2 miliar.
Laporan itu disampaikan langsung Ketua DPP PALU Lampung Zulkarnain ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda pada Rabu (29/12). Laporan itu diterima oleh staff Kejari Kalianda Rini Lestari Ningsih, S.H.
Menurut Zulkarnain, temuan itu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya belum lama ini. Selain DP2KAD Lamsel, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam penyimpangan anggaran (deviate of budget prejudice) itu antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamsel dan Bendahara Rutin Pemkab Lamsel yang bertanggung jawab atas pencairan dana pembayaran gaji tenaga honor daerah yang telah lama diangkat SK nya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Mengenai dugaan ini, kami cukup lama melakukan investigasi. Dan hasilnya ternyata memang ada penyimpangan anggaran dalam pencairan gaji honor yang telah diangkat menjadi PNS tersebut,” kata Zulkaenain kepada Radar Lamsel dalam siaran persnya di halaman Gedung DPRD Lamsel, kemarin.
Ia yang didampingi Ketua Forum Study dan Advokasi Mahasiswa (FUSVOM) Lamsel Erwin, S.H juga mengungkapkan, penyimpangan anggran itu menyebabkan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Jumlah ini didapat dari para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 80-an orang. Belum lagi ditambah dengan pegawai honorer yang fiktif.
Dalam satu bulan, sambungnya, para pegawai honorer yang telah diangkat itu masih dianggarkan gaji honorernya. Namun para honorer yang telah diangkat tersebut tidak menerima gaji yang telah dianggarkan. Besaran gaji yang dianggarkan untuk satu honorer mencapai Rp 450 ribu perbulan dikalikan dengan jumlah temuan pegawai yang diangkat namun masih dianggarkan yang mencapai 80an orang.
“Jumlahnya tinggal dikalikan saja. Belum lagi ditambah dengan pegawai yang fiktif. Penganggaran gaji honorer ini berlangsung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Kira-kira mencapai Rp 1,2 miliar,” kata Zul Palu sapaan akrab Zulkarnain.
Dia mencontohkan pegawai honorer di Badan Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda. Di Badan yang kini menjadi RSUD Kalianda ada 16 orang honorer yang telah diangkat menjadi PNS namun anggaran gajinya masih dianggarkan. Dari 16 orang tersebut empat diantaranya diduga fiktif karena tidak lagi bekerja sebagai pegawai honorer.
“Bahkan ada pegawai honor RSUD yang sebelumnya menjadi honor kini telah bekerja diapotik masih dianggarkan mengenai gajinya setiap bulan. Saya juga melampirkan surat keterangan pernyataan dari pegawai tersebut dalam laporan yang disampaikan ke Kejaksaan,” bebernya.
Dibeberkannya lagi, para pejabat yang harus bertanggung jawab dalam dugaan korupsi yang merugikan negara itu antara lain, mantan Sekretaris Daerah (Sekdakab) Lamsel RM, mantan Kepala DP2KAD Lamsel TM, mantan Kepala BKD Lamsel TR, mantan Kasi Pengelolaan Honor Daerah BKD Lamsel SU, Bendahara Rutin AW, dan Bendahara Bagi Pemkab Lamsel YT. “Mengenai dugaan ini ada upaya merugikan uang negara secara berjamaah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda (Kajari) Nurjanah, S.H.,M.H mengakui telah menerima laporan tersebut dari DPP PALU Lampung. Ia juga mengaku telah mendisposisi laporan tersebut kepada Kasi Intelejen Kajari untuk menindaklanjuti laporan tersebut. “Baru saja saya disposisi ke Intel untuk ditindaklanjuti,” kata Kajari.
Meski demikian, ia enggan membeberkan tiga PR Kajari Kalianda dalam penanganan kasus korupsi di Lamsel. Ketiga kasus tersebut antara lain dugaan korupsi ditubuh Disdukcapil belum ada tersangka, pemotongan dana bantuan Bank Dunia dalam Program PAUD pada tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lamsel belum ada tersangka dan dugaan korupsi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di SMKN Sragi yang juga belum ada tersangka. “Kalau mengenai ini nanti saja ya. Tanyakan langsung kepada Kasi Pidsusnya. Paling tidak awal tahun bisa ditanyakan kembali,” pungkasnya.
Elemen Sorot Kinerja Kejari Kalianda
Kinerja Kejaksaan Negeri Kalianda mendapatkan sorotan dari elemen mahasiswa. Sorotan itu datang dari Forum Study dan Advokasi Mahasiswa (FUSVOM) Lampung Selatan. Fosvom menilai kinerja Kejari Kalianda perlu dievaluasi. Hal ini dikarenanya kasus-kasus yang ditangani sepanjang tahun 2010 tidak dapat dituntaskan.
“Saya mempertanyakan kinerja Kejaksaan yang tidak dapat membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Lamsel. Kok kayaknya melempem benar,” sergah Koordinator Divisi Investigasi FUSVOM Lamsel Rully Hadi Putra melalui Radar Lamsel sore kemarin.
Menurutnya, kasus-kasus korupsi yang dilaporkan elemen ke Kejari Kalianda seluruhnya sudah jelas. Baik mengenai dugaan korupsi ditubuh Disdukcapil yang belum tersangka, pemotongan dana bantuan Bank Dunia dalam Program PAUD pada tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Lamsel belum ada tersangka dan dugaan korupsi dalam pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di SMKN Sragi yang juga belum ada tersangkanya. Belum lagi ditambah dengan laporan DPP PALU Lampung mengenai penyimpangan anggaran di tubuh DP2KAD Lamsel.
“Kalau seperti ini apa saja yang dikerjakan Kejaksaan selama tahun 2010 ini. Kabar pelimpahan kasus ke Pengadilan Negeri Kalianda juga tidak terdengar,” sesalnya.
Karenanya, ia mendesak Kejaksaan lebih serius lagi dalam menjalankan tugas khususnya dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Lamsel. Ia bahkan menantang Kejari untuk menunjukan kredibelitas dan eksistensinya sebagai salah satu korps yang menjadi penegak keadilan di Negara ini. “Tahun depan kasus-kasus ini harus segera dilimpahkan ke PN jangan dilarut-larutkan,” tegasnya.
Ditegaskannya, publik, elemen khususnya FUSVOM Lamsel akan mengkawal dan menyoroti terus kinerja Kejari Kalianda. “Karenanya kami harap kasus-kasus tersebut segera dituntaskan dan dilimpahkan,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar